-

-

MONGONDOW.CO, Bolmong – Setelah penyerahan lumbung pangan desa kepada pengurus kelompok tani Koyayang Desa Solimandungan Baru kecamatan Bolaang. Kedua ini Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahlis Gallang kembali menyerahkan bantuan secara simbolis kepada pengurus kelompok tani Tapak Binuni desa Konarom kecamatan Dumoga tenggara, Kamis, (25/03/2021).<br /> <br /> Penyerahan secara simbolis tersebut didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pimpinan Perum Bulog,Camat Dumoga Tenggara, Sangadi Konarom Serta disaksikan seluruh pengurus kelompok. Dalam sambutan Sekertaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahlis Gallang memberikan apresiasi pada kegiatan pengisian lumbung pangan desa.<br /> <br /> Ia meminta kepada kelompok tani bahwa bantuan lumbung pangan di wilayah untuk mengantisipasi musim paceklik yang berdampak pada akses pangan dan stabilitas harga. “Saya harap kegiatan ini untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan baik demi kesejahteraan masyarakat yang ada diwilayah,” kata Sekda Tahlis.<br /> <br /> Dia pun mengucapkan, terima kasih juga disampaikan kepada jajaran Pimpinan Perum Bulog yang telah berkolaborasi dengan Dinas Ketahanan Pangan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan ini. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Bolmong I Nyoman Sukra mengatakan Penyerahan bantuan pengisian lumbung pangan desa pada kegiatan penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal yang tertata dalam APBD Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2021. “kegiatan ini hasil kerja sama antara perum Bulog dan Dinas Ketahanan Pangan,” ujar Tahlis.<br /> <br /> Lebih lanjut dia menyebutkan Kelompok penerima bantuan pengisian lumbung pangan desa hasil musrembang kabupaten Bolaang Mongondow adalah Kelompok Tani (Poktan) Koyayang Desa Solimandungan Baru kecamatan Bolaang, Poktan Mandiri kecamatan Poigar dan Poktan Tapa Binuni kecamatan Dumoga Tenggara dengan masing masing bantuan 5000 kilo gram beras perkelompok.<br /> <br /> Hari kedua kamis 25 maret 2021 Penyerahan bantuan pengisian lumbung pangan desa pada kegiatan penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal yang tertata dalam Apbd Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolmong tahun anggaran 2021 hasil kerja sama antara perum Bulog dan Dinas Ketahanan Pangan Kelompok penerima bantuan pengisihan lumbung pangan desa masing masing bantuan 5000 kilo gram beras perkelompok. (*).

Pembenahan sistem pangan diperlukan tidak hanya dalam rangka mengatasi dampak Covid 19 tetapi juga sebagai cara untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030. Perubahan sistem pangan sedang mengalami momentum saat ini. Semua pihak memiliki peran penting dalam mengubah sistem pangan saat ini dan di masa mendatang. Salah satu pihak yang memiliki peran penting adalah petani dan pemuda.<br /> <br /> Meningkatkan sistem pangan yang berkeadilan, resilien, dan berdaulat di masa depan membutuhkan terobosan, inovasi, dan kerja cerdas. Hal ini sangat memungkinkan bagi kaum muda yang berprofesi sebagai petani muda atau di sektor lain yang bersinggungan dengan pangan. Ke depannya, generasi muda akan menjadi yang terdepan dalam mengubah sistem pangan. Namun sayangnya, suara mereka seringkali tidak pernah didengar atau dijadikan bagian penting. Melalui momentum Food System Summit, suara anak muda, baik pemuda petani, dan lainnya perlu didengar dan dijadikan penting. Forum Food System Summit @unfoodsystems diselenggarakan sebagai wadah gagasan dan solusi generasi muda untuk mengubah sistem pangan yang adil, resistif, dan berdaulat.

Kementerian keuangan mencatat pertumbuhan negatif pada triwulan kedua ketiga masing-masing -5,32% dan -3,49% year-onyear (yoy). Peningkatan jumlah penduduk miskin juga tidak dapat dipungkiri, BPS melaporkan paling tidak ada 27,55 juta jiwa penduduk miskin di Indonesia per September 2020.<br /> <br /> Kondisi tersebut juga diperkirakan juga berdampak pada kondisi pemenuhan pangan dan gizi masyarakat. Turunnya pendapatan hingga kehilangan pekerjaan bagi penduduk miskin dan rentan menyebabkan kurangnya asupan pangan dan gizi masyarakat.<br /> <br /> Penggunaan anggaran dalam bidang pangan dan pertanian difokuskan dalam usaha menjamin akses pangan penduduk miskin dan menjamin ketersediaan pangan selama covid melalui beberapa kebijakan seperti stimulus fiskal, perlindungan sosial, dan lima prioritas program kementerian pertanian untuk menjamin ketersediaan pangan dalam negeri dengan alokasi Rp 25 triliun untuk operasi pasar di pusat hingga daerah, penguatan infrastruktur logistik, hingga intensif untuk petani agar menjaga tetap berproduksi.<br /> <br /> Memperhatikan hal ini maka menjadi penting untuk mendorong perbaikan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas investasi publik sehingga memberikan manfaat berupa peningkatan produksi pangan dalam negeri dan perbaikan kesejahteraan petani. Perbaikan tersebut tentu saja harus dimulai dengan perbaikan kebijakan dan program yang ada, khususnya pada investasi publik yang dilakukan oleh negara pada sektor pangan.<br /> <br /> Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) dalam acara diskusi Obrolin Pangan (OPANG): Mendorong Pengawasan Publik untuk Transparansi dan Akuntabilitas Investasi Publik Sektor Pangan dan Pertanian.

Karut marut soal pangan masih saja terus terjadi, termasuk pada masa pandemic ini. Terbaru adalah rencana impor beras yang akan dilakukan pemerintah. Impor ini diumumkan menjelang panen raya.<br /> <br /> Persoalan data pangan yang tidak akurat tidak hanya memunculkan perdebatan dan silang pendapat. Namun lebih jauh dapat menyebabkan kesesatan dalam pengambilan kebijakan, program dan solusi atas persoalan produksi, distribusi, harga pangan dan konsumsi. Kejadian kisruh pangan yang berulang ini merupakan indikasi tentang lemahnya tata kelola pangan nasional.<br /> <br /> Penguatan tata kelola pangan tentu saja bukan perkara mudah sebab diperlukan pembenahan menyeluruh dengan mempertimbangkan hulu hilir. Dalam pandangan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) penyelesaian persoalan pangan yang ada saat ini dapat diselesaikan dengan adanya kelembagaan pangan yang menerapkan tata kelola pangan yang baik.<br /> <br /> KRKP bersama Tani Center IPB berkolaborasi mengadakan Obrolin Pangan 17: Kelembagaan Pangan Nasional, Sampai Dimana? Diskusi multistakeholder diperlukan menghimpun gagasan dari para pihak terkait kelembagaan pangan ini. Gagasan-gagasan yang ada kemudian bisa menjadi masukan penting bagi pemerintah pusat dan daerah dalam pembentukan kelembagaan pangan baik nasional maupun daerah